Pendampingan Audit Internal BPKP dan Pembinaan Aparatur, Perkuat Tata Kelola Desa di Botumoito

Pendampingan Audit Internal BPKP dan Pembinaan Aparatur, Perkuat Tata Kelola Desa di Botumoito

Botumoito, 5 Mei 2026 – Kegiatan pendampingan pemerintahan desa kembali dilaksanakan di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Pendamping desa turut mendampingi kunjungan kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pelaksanaan audit internal terhadap Pemerintah Desa Bolihutuo.

Audit yang berlangsung di Kantor Desa Bolihutuo ini difokuskan pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tim auditor BPKP melakukan verifikasi dokumen serta pendalaman terhadap sistem tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Pendampingan ini bertujuan memastikan proses audit berjalan lancar sekaligus membantu pemerintah desa dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Kehadiran pendamping desa juga diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara auditor dan aparatur desa.

Usai kegiatan audit, agenda dilanjutkan dengan rapat kerja bersama Pemerintah Desa Botumoito. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Camat Botumoito dalam rangka pembinaan terhadap perangkat dan aparatur pemerintahan desa.

Dalam arahannya, Camat Botumoito menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja, tertib administrasi, serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar setiap aparatur desa mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat pembinaan berlangsung dengan interaktif, di mana peserta yang terdiri dari perangkat desa dan unsur terkait diberikan ruang untuk berdiskusi serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, BPKP, dan pendamping desa diharapkan terus terjalin guna mewujudkan desa yang profesional dan berdaya saing.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah desa semakin siap dalam menghadapi audit serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan, pemerintah desa di Kecamatan Botumoito diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Read More

OJT Kades Untuk Evkin Pendamping Lokal Desa

Kepala Desa Botumoito dan Hutamonu Ikuti OJT Pengisian EVKIN Daily Report Pendamping

Botumoito – Upaya peningkatan kualitas evaluasi kinerja tenaga pendamping desa terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan On The Job Training (OJT) Pengisian EVKIN Daily Report Pendamping yang dilaksanakan bersama Kepala Desa Botumoito dan Kepala Desa Hutamonu.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan sistem penilaian kinerja pendamping berbasis digital kepada pemerintah desa, sekaligus memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara penggunaan aplikasi EVKIN Daily Report.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan penjelasan mengenai fungsi dan manfaat aplikasi sebagai instrumen monitoring serta evaluasi kinerja pendamping desa. Selain itu, kedua Kepala Desa juga didampingi langsung dalam proses pembuatan akun pengguna agar dapat mengakses sistem penilaian secara mandiri.

Tidak hanya itu, peserta juga diberikan simulasi penggunaan aplikasi, mulai dari proses login, membuka menu penilaian, memahami indikator evaluasi, hingga tata cara penginputan nilai secara benar dan objektif.

Pendamping kegiatan menyampaikan bahwa penilaian kinerja pendamping melalui aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mutu layanan pendampingan kepada desa.

Kepala Desa Botumoito menyampaikan “Kepala Desa memiliki peran penting dalam memberikan penilaian berdasarkan kondisi riil di lapangan. Karena itu pemahaman terhadap sistem ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat respon positif dari peserta. Kepala Desa Botumoito dan Kepala Desa Hutamonu menyatakan siap melaksanakan penilaian secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya OJT ini, diharapkan proses evaluasi kinerja pendamping desa semakin efektif, terukur, dan mampu mendorong peningkatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Penulis, 

Read More

Kemendes jadikan pengembangan BUMDes "output" prioritas pada 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjadikan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu output prioritas pada tahun anggaran 2026 untuk memperkuat ekonomi desa.

“Untuk BUMDes itu ada sebesar Rp89,6 miliar, targetnya ada 1.200 BUMDes (yang dikembangkan),” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Pengembangan BUMDes tersebut masuk dalam program teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDT pada tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemendes PDT akan terus mendorong pembangunan ekonomi desa melalui pendekatan berbasis potensi, termasuk pengembangan desa tematik, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra lainnya.

Baca juga: Kemendes optimis pengangguran terbuka menurun lewat penguatan BUMDes

Dengan menjadikan pengembangan BUMDes sebagai salah satu output prioritas pada 2026, Kemendes PDT berharap aktivitas ekonomi desa semakin produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain BUMDes, Kemendes PDT juga menyiapkan sejumlah output prioritas lainnya dalam rangka penguatan ekonomi desa, di antaranya pengembangan desa ekspor yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian. Kemendes mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,05 miliar untuk mengembangkan 10 desa ekspor di tanah air pada 2026.

Selain itu, ada pula output prioritas berupa pengembangan desa wisata, pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, pembangunan atau rehabilitasi PAUD di desa dan perdesaan, serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

"Di Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, itu ada pembangunan pasar desa, ada desa wisata, kemudian jalan, pembangunan air bersih, PAUD, dan lain sebagainya," ucap Mendes Yandri.

Baca juga: Mendes Yandri dorong sinergi BUMDes-Kopdes untuk ekonomi desa

Ia juga mengatakan akan melibatkan Komisi V DPR RI untuk memastikan tercapainya output prioritas tersebut.

Sumber Berita : https://m.antaranews.com/berita/5392818/kemendes-jadikan-pengembangan-bumdes-output-prioritas-pada-2026

Read More

Kemendes lakukan pemeringkatan BUMDes guna pengembangan kinerja

 22 April 2026 16:11 WIB

     

Tangkapan layar - Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Theresia Junidar menyampaikan paparan dalam Sosialisasi Pemeringkatan BUMDes/BUMDes Bersama Tahun 2026, seperti diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (22/4/2026). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama bertujuan mempercepat pengembangan badan usaha itu.

"Ayo hari ini kita bersama-sama melengkapi data agar BUMDes dapat kita ukur kinerjanya dan kita bisa melakukan percepatan pengembangan BUMDES ke arah yang lebih baik," ujar Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Theresia Junidar dalam Sosialisasi Pemeringkatan BUMDes/BUMDes Bersama Tahun 2026 yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Theresia mengatakan pemeringkatan menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja BUMDes secara berkala.

Melalui pemeringkatan, lanjutnya, Kemendes PDT dapat melihat kinerja BUMDes selama satu tahun terakhir. Dengan demikian dapat diketahui posisi BUMDes berdasarkan tingkat perkembangan usaha, yakni perintis, pemula, berkembang, atau maju.

Baca juga: Kemendes perpanjang masa pendataan pemeringkatan BUMDes 2026

Menurut dia, hasil dari pemeringkatan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan yang lebih tepat sasaran sehingga percepatan pengembangan BUMDes dapat dicapai.

“Dasar dari status BUMDes inilah yang akan kita gunakan untuk intervensi terhadap pembinaan BUMDes, baik melalui bantuan pemerintah atau pembantuan yang lainnya,” kata Theresia Junidar.

Ia menambahkan hasil pemeringkatan juga akan menjadi gambaran kondisi riil BUMDes secara nasional yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dari tingkat desa hingga pusat.

Baca juga: Mendes minta kepala daerah identifikasi potensi desa

Dengan adanya data yang terukur dan komprehensif, kata dia, pengembangan BUMDes diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia pun mengajak seluruh BUMDes yang telah berbadan hukum untuk berpartisipasi aktif dalam pemeringkatan agar proses pengukuran kinerja dapat berjalan optimal.

Sebelumnya, Theresia telah menyampaikan batas akhir pendataan pemeringkatan BUMDes dan BUMDes Bersama diperpanjang hingga 10 Mei 2026. Batas akhir pendataan yang sebelumnya ditetapkan pada 18 April 2026 diperpanjang karena masih terdapat banyak BUMDes yang belum mendaftarkan diri atau belum menyelesaikan penginputan data.

https://m.antaranews.com/berita/5537581/kemendes-lakukan-pemeringkatan-bumdes-guna-pengembangan-kinerja

Read More

Minlok Linsek UPTD Puskesmas Botumoito

Sinergi Lintas Sektor, Puskesmas Botumoito Gelar Mini Lokakarya Triwulan I Tahun 2026

Botumoito, Boalemo – UPTD Puskesmas Botumoito menggelar kegiatan Mini Lokakarya Lintas Sektor Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Puskesmas Botumoito, Senin (13/04/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Botumoito, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Kepala Puskesmas Botumoito, unsur Forkopimcam, pemerintah desa se-Kecamatan Botumoito, tenaga kesehatan, serta para pendamping desa.

Dalam sambutannya, Kepala Puskesmas Botumoito menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program kesehatan di tingkat kecamatan. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dalam arahannya memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, upaya pencegahan penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan kunjungan dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu.

“Kita perlu memperkuat upaya promotif dan preventif, termasuk memastikan masyarakat aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia,” ujarnya.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Camat Botumoito yang dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan program kesehatan. Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk terus bersinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain pemaparan program, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan dibahas bersama untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam lokakarya tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi penting, antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) lokal bagi balita dengan status gizi wasting, underweight, dan stunting, serta ibu hamil. Program ini direncanakan mulai dilaksanakan pada awal Mei 2026 dengan durasi pemberian yang disesuaikan berdasarkan kondisi sasaran.

Selain itu, seluruh balita yang mengalami stunting diwajibkan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut melalui rujukan ke dokter spesialis anak.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin solid dalam mendukung program kesehatan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Botumoito.

Penulis : Irfan Yuri Djafar 

Read More

MUSDES LKRA DAN LPPD BOLIHUTUO TAHUN 2025

Musyawarah Desa Bolihutuo Bahas Realisasi APBDes dan LPPD 2025

Boalemo – Pemerintah Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, menggelar Musyawarah Desa dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Realisasi APBDes serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (07/04/2026), bertempat di Aula Kantor Desa Bolihutuo.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Botumoito, Kepala Desa Bolihutuo, Korcam PDP, Pendamping PKH, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), serta unsur masyarakat.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Desa memaparkan secara rinci realisasi penggunaan anggaran desa selama tahun 2025, sekaligus menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyampaian laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Selain itu, peserta musyawarah turut memberikan berbagai masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan masyarakat di masa mendatang.

Camat Botumoito dalam arahannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Musyawarah Desa berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi momentum evaluasi bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

#DesaBolihutuo #MusyawarahDesa #TransparansiDesa #TPPKerjaBerdampak #TPPBotumoito

Penulis,

Pendamping Lokal Desa

Read More

Monitoring Penyaluran BLT DD Desa Botumoito

Monitoring Penyaluran BLT-DD, Pendamping Lokal Desa Pastikan Tepat Sasaran dan Transparan

Botumoito, 6 April 2026 – Pendamping Lokal Desa Botumoito melaksanakan kegiatan monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada Senin (06/04/2026) di wilayah Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pendampingan guna memastikan penyaluran BLT-DD berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Monitoring dilakukan untuk menjamin bantuan yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Sebanyak 13 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Penyaluran BLT-DD mencakup periode Januari hingga Maret 2026, dengan besaran bantuan Rp300.000 per bulan. Dengan demikian, masing-masing KPM menerima total Rp900.000 untuk tiga bulan.

Dalam pelaksanaannya, bantuan disalurkan secara langsung oleh Pemerintah Desa Botumoito kepada para penerima. Tim monitoring turut melakukan pengecekan kesesuaian data penerima dengan daftar yang telah ditetapkan, serta verifikasi administrasi meliputi daftar hadir, tanda terima, dan dokumentasi kegiatan.

Selain itu, pendampingan juga diberikan kepada pemerintah desa untuk terus menjaga prinsip transparansi serta ketertiban administrasi dalam setiap tahapan penyaluran bantuan.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD kepada 13 KPM berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai jumlah yang ditetapkan, tanpa adanya kendala signifikan selama proses berlangsung. Dari sisi administrasi, kegiatan dinilai cukup tertib dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT-DD Desa Botumoito periode Januari hingga Maret 2026 telah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ke depan, Pemerintah Desa diharapkan dapat terus mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran tahap berikutnya. Pembaruan data KPM secara berkala juga dinilai penting guna memastikan ketepatan sasaran bantuan. Selain itu, peningkatan dokumentasi serta pelibatan unsur BPD dan masyarakat dalam pengawasan menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya monitoring ini, diharapkan penyaluran BLT-DD dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Read More

Semarak Ultah Desa Hutamonu ke 47

Gebyar HUT ke-47 Desa Hutamonu, Momentum Penguatan Peran Pemuda melalui Karang Taruna

Hutamonu, 1 April 2026 – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Desa Hutamonu yang dirangkaikan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Karang Taruna Wulungobotu. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (01/04/2026) di halaman Kantor Desa Hutamonu.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Botumoito, Kepala Desa Hutamonu, Kepala Desa Bolihutuo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Kader Kesehatan Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), serta masyarakat setempat yang turut memeriahkan kegiatan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berlangsung khidmat. Selanjutnya, rangkaian acara diisi dengan prakata dari Kepala Desa Hutamonu dan Camat Botumoito yang menekankan pentingnya menjaga persatuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Prakata oleh Kepala Desa Hutamonu Helmi R Buluati, A.Md.  Kepala Desa berharap agar Karang Taruna dapat menjadi motor penggerak bagi generasi muda dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Peran aktif pemuda dinilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sambutan dan arahan Camat Botumoito, Nurhalim Iyabu, S.Ap, menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan partisipasi aktif masyarakat Desa Hutamonu dalam membangun desa. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda melalui Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Peringatan HUT ke-47 Desa Hutamonu ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antarwarga. Kegiatan ditutup dengan poto bersama dan ramah tamah serta hiburan rakyat yang semakin memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme. Terbentuknya kepengurusan Karang Taruna Wulungobotu yang baru diharapkan mampu membawa energi positif dan semangat baru dalam membangun Desa Hutamonu ke arah yang lebih maju.

(Penulis: PLD Hutamonu)

Read More

https://tppprovbali.blogspot.com

https://tppprovbali.blogspot.com/2026/01/desa-desa-di-kabupaten-gianyar-gelar.html

Minggu, 11 Januari 2026

Desa Desa di Bali Gelar berbagai kegiatan Semarakan Hari Desa Nasional 2026

Dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional 2026, beberapa desa di Bali gelar beberapa kegiatan diantaranya desa-desa di Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan jalan sehat pada Minggu, 11 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai kalangan. Sejak pagi hari, suasana desa tampak semarak dengan langkah kebersamaan warga yang menyusuri wilayah desanya masing-masing.

Jalan santai ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga sarana memperkuat silaturahmi serta menumbuhkan semangat gotong royong. Setiap desa mengemas kegiatan sesuai dengan karakter dan potensi lokal, sekaligus menjadi momentum refleksi atas peran strategis desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, desa-desa di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa peringatan Hari Desa Nasional dimaknai dengan aksi nyata yang melibatkan partisipasi warga. Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu mewujudkan desa dalam menggapai harapan masyarakat sejahtera, sejalan dengan arah pembangunan desa menuju Indonesia yang lebih kuat dari desa.

Sedangkan Desa-desa di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional 2026 melakukan gotong royong melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan. Sejak pagi, suara kulkul menggema sebagai tanda turun bersama, mengajak warga khususnya ibu-ibu membersihkan lingkungan desa, mulai dari halaman rumah hingga fasilitas umum.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata nilai Tri Hita Karana, menjaga harmoni dengan alam (palemahan), memperkuat kebersamaan antarwarga (pawongan), dan dilandasi rasa syukur (parahyangan). Melalui kebersamaan sederhana ini, desa-desa di Pekutatan menegaskan komitmen mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari

#kemendesapdt
#bangundesabangunindonesia
#haridesanasional2026
#PendampingDesaHebat

Read More

Monev Fasda Boalemo Untuk Relawan SAPA Desa Hutamonu

Fasilitator Daerah Lakukan Monev Relawan SAPA di Desa Hutamonu

Hutamonu, 20 November 2025 — Pemerintah Desa Hutamonu bersama Relawan SAPA menerima kunjungan lapangan dari Fasilitator Daerah Kabupaten Boalemo dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Hutamonu dan dimulai pukul 12.30 WITA sesuai jadwal resmi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

   Kunjungan tersebut merupakan rangkaian evaluasi yang dilakukan di seluruh desa terjadwal di Kabupaten Boalemo sebagaimana tertuang dalam surat undangan Sekretariat Daerah Nomor 400.2/DPPKBP3A/112/XI/2025. Desa Hutamonu menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus dalam penilaian terhadap kinerja relawan serta kesiapan desa dalam memenuhi indikator DRPPA dan RBI.

   Dalam sesi pembukaan, Pemerintah Desa Hutamonu menyampaikan gambaran umum pelaksanaan program dan peran relawan SAPA dalam layanan pendampingan bagi perempuan dan anak. Fasilitator Daerah kemudian memaparkan tujuan monev, yang meliputi penilaian progres kegiatan relawan, evaluasi kelengkapan dokumen indikator, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan relawan.

  Selama kegiatan, tim Fasilitator Daerah melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan relawan, serta pengecekan lapangan terhadap fasilitas layanan dasar. Relawan SAPA Desa Hutamonu dinilai telah melaksanakan sejumlah tugas pokok, termasuk pengumpulan data keluarga risiko, pendampingan kasus, dan layanan edukasi kepada masyarakat.

   Meski demikian, masih ditemukan beberapa dokumen yang perlu dilengkapi terutama terkait integrasi laporan DRPPA dan RBI. Fasilitator Daerah juga menekankan pentingnya penguatan administrasi pelaporan relawan serta optimalisasi peran kelembagaan desa dalam mendukung layanan perempuan dan anak.

   Pendamping Lokal Desa (PLD) turut hadir mendampingi proses monev dan memastikan koordinasi antara relawan SAPA dan pemerintah desa berjalan efektif. PLD juga diberikan tugas untuk memfasilitasi tindak lanjut pasca-evaluasi, termasuk penyusunan dokumen tambahan yang diperlukan.

    Melalui kegiatan ini, Desa Hutamonu dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Pemerintah desa berjanji akan segera menindaklanjuti catatan evaluasi serta memperkuat sinergi dalam implementasi Program Ruang Bersama Indonesia.

   Kegiatan monev ditutup dengan penyampaian rekomendasi teknis oleh Fasilitator Daerah dan komitmen desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya pemantauan berkala, diharapkan program DRPPA dan RBI dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Read More